Jumat, 12 April 2013

Basic Steps dalam Menempuh Kedaulatan Energi


Basic Steps dalam Menempuh Kedaulatan Energi
Indonesia memiliki banyak berbagai sumber daya alam yang melimpah. Mulai dari panas matahari, berbagai bahan tambang, hasil pertanian dan keanekaragaman hasil laut yang melimpah. Bila semua ini tidak di manfaatkan dengan baik, maka ini semua akan terbuang sia-sia.
Sebenarnya kita bisa menjadi negara maju dan bisa bersaing di ranah internasional dalam masalah energi terbarukan, jika kita saling bahu-membahu antara semua lapisan masyarakat, para mahasiswa, para pakar ahli dan juga tak kalah penting yaitu peran dari pemerintah. Ini semua satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan jika kita ingin mencari solusi untuk energi terbarukan.
Dalam menempuh kedaulatan energi diperlukan step by step dalam mencari solusi yang selama ini permasalahan energi di indonesia sudah kompleks dan mendesak. Hal ini sudah jelas disebabkan karena demand (permintaan) akan energi, baik dalam bentuk BBM maupun listrik terus meningkat melebihi kapasitas produksi di dalam negri. Dalam data www.migas.esdm.go.id, cadangan minyak Indonesia dari waktu ke waktu terus berkurang. Terbukti cadangan minyak Indonesia saat ini hanya 4,03 miliar barel atau berada di peringkat 27 dunia dan pada tahun 2011 produksi minyak indonesia hanya 902.000 barel  per hari. Bila tidak ada penemuan baru, maka dalam 20 tahun ke depan, Indonesia mengimpor seluruh kebutuhan minyaknya. Untuk mengantisipasi masalah ini maka diperlukan langkah-langkah yaitu:
1.      Mengurangi konsumsi BBM
Ini masalah yang sangat kompleks, bila konsumsi BBM tidak ditemukan solusi yang tepat. Pemerintah dalam membuat kebijakan tentang pengurangan penggunaan BBM dalam Perpres No 15 Tahun 2012 yang salah satunya aturan tentang kendaraan dinas tidak diperkenankan menggunakan BBM bersubsidi, ini tidak memberikan efek yang kuat terhadap krisisnya energi kita. Diperlukan lagi kebijakan yang signifikan agar krisis energi teratasi. Penggunaan BBM kita terus meningkat karena adanya penggunaan kendaraan pribadi yang terus meningkat dan penurunan penggunaan angkutan umum. Terlihat dari data statistik bahwa pengguna bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagian besar adalah kendaraan pribadi, utamanya mobil pribadi.
“Dari data statistik, Pengguna BBM bersubsidi 53% adalah mobil pribadi, 40% sepeda motor, dan sisanya adalah angkutan,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter BI Hendy Sulistiowaty, di Jakarta. (www.infobanknews.com). Apakah masalah ini terus dibiarkan? Sedangkan kebijakan dari pemerintah hanya melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dan tidak memikirkan cadangan minyak kita yang terus menipis. Dan juga kendaraan pribadi yang terus meningkat seiringnya pertumbuhan penduduk yang terus meningkat pula. Salah satu upaya basic steps untuk mengurangi konsumsi BBM disamping pembatasan penggunaan BBM bersubsidi juga diperlukan pembenahan terhadap angkutan umum di semua daerah termasuk ibu kota maupun perkotaan yang berada di daerah. Banyak masyarakat mengeluhkan kondisi fisik angkutan umum serta pelayanan yang didapat masih sangat buruk. Staf pengajar Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Atmajaya, Yogyakarta Imam Basuki, untuk meraih gelar doktor di Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan, pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi perlu dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarki fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan, dan tata ruang. Untuk itu guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mampu berkompetisi dengan kendaraan pribadi, perlu dibuat indikator dan tolok ukur yang diperlukan bagi pelayanan angkutan umum perkotaan. "Mestinya kebijakan pembangunan transportasi darat dapat mendorong penggunaan angkutan massal untuk menggantikan kendaraan pribadi diperkotaan sebagai upaya pelaksanaan pembatasan kendaraan pribadi dan diperlukan indikator kinerja pelayanan yaitu aksesibilitas, kehandalan/ketepatan, keselamatan, kenyamanan, pentarifan, prasarana dan sarana," ujarnya menambahkan. (www.okezone.com). Jika angkutan umum segera dibenahi, maka dengan seiringnya waktu, pengguna kendaraan pribadi akan beralih kepada angkutan umum. Dengan demikian penggunaan cadangan minyak akan lebih bisa bertahan lama, anggaran APBN untuk subsidi BBM akan berkurang, kemacetan yang menjadi kendala di ibu kota maupun perkotaan di daerah pun berkurang dan global warmingpun akan berkurang dengan berkurangnya polusi kendaraan yang meningkat.

2.      Energi terbarukan
 Untuk terus tidak ketergantungan dengan minyak sebagai ketahanan energi kita maka diperlukan langkah untuk menemukan energi pengganti. Ada banyak cara untuk melakukan energi terbarukan. Dengan langkah yaitu:
1.      Mengubah pemakaian BBM untuk pembangkit listik ke pemakaian batubara, gas, geothermal, dan air.

Sebagaimana juga dicetuskan oleh Menteri ESDM Jero Wacik menyampaikan hal ini dalam keterangan persnya seusai rapat terbatas kabinet membahas energi,di Kantor Presiden Kamis, 3 Mei 2012.  (www.presidensby.info/index.php/fokus/2012/05/03/7889.html).
Ini merupakan hal sangat efektif bila kebijakan ini benar-benar dilaksanakan karena bisa mengurangi pemakaian minyak kita. Sebagai contoh, penggunaan batubara dan gas bumi (yang selama ini hanya difokuskan untuk ekspor) untuk pembangkit listrik menggantikan BBM terbukti mengurangi pemakaian BBM untuk pembangkit listrik, dari 34% (kompas.com, 5 Juni 2006) pada tahun 2006 menjadi 29% pada tahun 2008 (kompas.com, 4 Juni 2008). Metode ini sangat terbukti efektif untuk mengurangi BBM kita walaupun sedikit mendampakkan efek polusi.
Kemudian potensi energi geotermal Indonesia yang sebesar 27.000 MegaWatt (atau 40 persen potensi energi geotermal dunia) merupakan yang terbesar di dunia. Sayangnya, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Pada tahun 2008, tidak sampai 8 % potensi energi geotermal yang dimanfaatkan untuk PLTPB, padahal dari potensi energi panas bumi saja sudah hampir mampu untuk mencukupi kebutuhan listrik di Indonesia tahun 2008 yang sekitar 29.000 MW, atau bahkan lebih dari seperempat kebutuhan listrik Indonesia tahun 2020 yang diproyeksikan sebesar 100.000 MW.
Selain energi energi geotermal langkah yang digunakan adalah penggunaan nuklir untuk membangkitkan listrik. Terlepas dari perseteruan antara WALHI vs BATAN seputar pemanfaatan nuklir untuk PLTN, data badan energi A.S. tahun 2006 menunjukkan bahwa fuel cost untuk energi nuklir merupakan yang terendah (US$ 0,0172 per kWh), di bawah batubara yang US$ 0,0237 per kWh ; sementara minyak bumi adalah yang tertinggi (US$ 0,0963 per kWh). Hanya saja, biaya operasi dan maintenance untuk PLTN masih lebih tinggi daripada batubara. Pemerintah sendiri berencana membangun sampai 3 PLTN dengan total kapasitas minimal 3.000 MegaWatt, dan diharapkan bisa mulai beroperasi pada tahun 2016. Indonesia sendiri ternyata memiliki cadangan uranium yang luar biasa melimpah di Papua, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Kemudian langkah alternatif lain yang mungkin bisa diperhatikan adalah potensi biomass sebagai sumber energi. Masyarakat Indonesia sendiri sudah memanfaatkan biomass untuk memasak sejak dahulu, yang umumnya berasal dari batok kelapa, kayu bakar, serbuk gergaji, maupun sekam atau merang padi. Di Indonesia, perkebunan kelapa sawit di Kalteng saja berpotensi menghasilkan listrik lebih dari 200 MW. Belum lagi biomass yang berasal dari tempat dan sumber lain di Indonesia, seperti sekam padi dan ampas tebu. Pengadaan listrik dari biomass juga dapat mengurangi pengangguran, karena dapat digolongkan sebagai kegiatan padat karya.
Adapun energi panas matahari juga cukup menjanjikan. Pulau Kalimantan yang terletak di khatulistiwa mendapatkan intensitas radiasi matahari yang konstan sepanjang tahun. Di pulau Kalimantan, intensitas puncak radiasi pada tengah hari bisa mencapai 1,02 kW / m2. Dengan asumsi efisiensi terendah (15 %) dan luas panel 400 m2, maka potensi daya maksimum yang bisa dibangkitkan adalah 61,5 kW (atau rata ? rata harian sebesar 20 kW). Kendala dari pembangkit listrik tenaga surya ini adalah hanya dapat beroperasi jika ada sinar matahari.
Pilihan lainnya adalah penggunaan incinerator. Incinerator adalah sejenis pembangkit listrik yang menghasilkan energi listrik dari pembakaran sampah. Setiap 250 ton sampah per harinya dapat menghasilkan energi listrik sekitar 6,5 MW. Artinya, jika 40 persen dari sampah di Jakarta yang produksinya sampai 12.000 ton per harinya dapat diumpankan ke incinerator, maka energi listrik yang dibangkitkan dapat mencapai 125 MW. Keuntungan lainnya adalah dapat mengurangi volume dan berat sampah. sedangkan kerugiannya adalah dapat menghasilkan senyawa deoxin yang berpotensi memicu kanker. Tetapi, dengan teknologi sekarang, emisi deoxin ke lingkungan dapat dikurangi sampai 99,7 persen.



Sebagai tambahan, produksi BBM melalui metode alternatif seperti BBN (Bahan Bakar Nabati) berupa biodiesel dan bioethanol serta BBM sintetis dari proses coal liquefaction (destilasi cair batubara) perlu juga mendapat perhatian dan apa yang saya sampaikan tadi, mengingat Indonesia adalah negara pengekspor batubara kedua terbesar dunia, dan akan lebih baik jika batubara ini diproses di dalam negri menjadi BBM sintetis (premium dan solar) untuk memenuhi kebutuhan BBM domestik daripada sekedar mengekspornya ke luar negri.
            Berikut adalah langkah-langkah untuk menuju kedaulatan energi. Bila langkah-langkah ini dijalankan dengan baik, maka negara kita tidak akan kawatir dengan krisis energi yang akan melanda kita. Kita di anugrahi oleh sang maha kuasa dengan berlimpahnya SDA kita Dan SDM pada negara kita sudah cukup memadai bahkan tak kalah bersaing dengan SDM di negara lain. Hanya saja langkah-langkah dari semua ini, basic stepsnya adalah  peran pemerintah masih kurang. Pemerintah hanya mementingkan elit politiknya saja. Sungguh saya riskan melihat demokrasi dan birokrasi di negara kita masih sangat buruk. Mari para elit politik bersama-sama merubah dan mereformasi birokrasi dan demokrasi kita demi terwujudnya stabilitas dan ketahanan energi kita yang baik. Semoga pemerintah lebih serius memikirkan alternatif ini, tidak hanya menurunkan harga BBM, memajukan jam belajar sekolah, dan kebijakan lainnya yang sebenarnya tidak tepat untuk mengatasi krisis energi di Indonesia.

Sumber:
·         info bank news
·         Okezone.com
·         Website presiden RI Dr. H Susilo Bambang Yudhoyono